• Sabtu, 25 September 2021

PNS Masih Mau Melawan Sanksi? Jokowi Terbitkan Aturan Baru

- Rabu, 8 September 2021 | 19:33 WIB

JAKARTA –Presiden Jokowi menerbitkan aturan pengajuan banding administratif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang keberatan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Khususnya keputusan berupa pemberhentian sebagai PNS dan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Aturan ini berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Aturan baru berlaku sejak 10 Agustus 2021.

Banding administratif ini dapat diajukan secara tertulis kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dengan memuat alasan dan bukti sanggahan. Banding tersebut juga perlu ditembuskan ke PPK.

“Banding administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan PPK yang diajukan banding administratif oleh pegawai ASN,” tulis Pasal 11 ayat 3 PP 79/2021 seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa, (7/9/21/).

Baca Juga: Ferry Irawan Hampir Bunuh Diri, Karena Penyakit Langka yang Dideritanya

Bila banding administratif diajukan lebih dari jangka waktu tersebut, maka nantinya banding yang diajukan tidak akan diterima. Begitu juga bila ada banding yang diajukan tapi tidak berdasarkan keputusan PPK.

Sementara bila banding sudah memenuhi syarat, maka akan diproses oleh BPASN dalam bentuk pemeriksaan lebih lanjut. Bersamaan dengan proses pemeriksaan, PPK harus memberi tanggapan atas banding tersebut kepada BPASN paling lama 21 hari kerja sejak tembusan banding diterima.

“Apabila PPK tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu tersebut, BPASN mengambil keputusan terhadap banding administratif berdasarkan bukti yang ada,” ungkap Pasal 13 ayat 2.

Keputusan ini dikeluarkan paling lama 65 hari kerja setelah permohonan banding diterima. Pengambilan keputusan melalui sidang BPASN dengan pendahuluan pra-sidang yang dipimpin Wakil Ketua BPASN dan paling sedikit tiga anggota badan.

“Keputusan BPASN dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, atau membatalkan keputusan PPK,” terang Pasal 16 ayat 1.

Halaman:

Editor: Nenden Nur Himami

Tags

Terkini

Langgar Ketentuan PPKM, Polisi Segel Kafe Dan Bar Tebet

Selasa, 21 September 2021 | 15:09 WIB

Percepatan Vaksin Jabar, Juga Dikebut Kuningan 

Selasa, 21 September 2021 | 06:04 WIB

Uji Coba Pengunjung Mall Usia 12 Tahun ke Bawah

Senin, 20 September 2021 | 21:42 WIB
X