• Sabtu, 25 Juni 2022

KPK Ungkap 22 Gubernur dan 122 Bupati Terindikasi Korupsi, Jabar Rangking Satu

- Sabtu, 9 Oktober 2021 | 05:58 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Firli Bahuri mengungkapkan sebanyal 122 Bupati dan 22 Gubernur terlibat kasus korupsi.  (mitranews.network@gmail.com)
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Firli Bahuri mengungkapkan sebanyal 122 Bupati dan 22 Gubernur terlibat kasus korupsi. (mitranews.network@gmail.com)

JAKARTA, MITRANEWS.NET - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkap kasus dugaan korupsi yang melibatkan para kepala derah di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. 
Firli menyebut dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, sebanyak 22 Gubernur tercatat  dalam daftar tersandung kasus korupsi di KPK.

Adapun dari 542 Bupati dan Walikota, sebanyak 122 diantaranya turut terjerat dalam kasus korupsi

"Tingginya angka kasus korupsi yang menjerat para kepala daerah tersebut sangat disayangkan," ungkap ketua KPK RI pada kegiatan Pembekalan Antikorupsi atau Executive Briefing di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 07 Oktober 2021.

Kegiatan Pembekalan Antikorupsi atau Executive Briefing, bagi Kementan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 07 Oktober 2021. (mitranews.network@gmail.com)

Diakuinya bahwa penyelenggaraan kegiatan pembekalan anti korupsi merupakan wujud penjabaran tugas KPK sebagaimana amanat undang-undang untuk melakukan tindakan pencegahan korupsi.

Baca Juga: Periksa WC Sultan, KPK Datangi SDN di Pebayuran

Lebih lanjut Ketua KPK mengungkapkan bahwa daerah provinsi yang paling tinggi angka korupsinya adalah Provinsi Jawa Barat.

"Jawa Barat merupakan daerah provinsi dengan rangking satu dalam jumlah kasus korupsi terbanyak di Indonesia," ungkapnya.

Karenanya, dia mengingatkan kepada seluruh jajaran ASN di Jawa Barat, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, termasuk anggota DPRD nya agar tidak melakukan korupsi.

Firli mengingatkan beberapa titik rawan korupsi di DPRD, yakni terkait pengawasan terhadap pelanggaran empat tahapan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. 

Baca Juga: Terkait WC Sultan di Bekasi, Wakil Rakyat Asal PKS dan Gerindra Diperiksa KPK

"Ke empat tahapan tersebut rawan terjadi korupsi, seperti pemerasan, gratifikasi, dan penyuapan merupakan modus yang paling kerap terjadi pada prakteknya".

"Saya mengingatkan terkait peran dan tanggung jawab DPRD dalam mewujudkan tujuan nasional pada konteks pemberantasan korupsi, agar berhati-hati," tegas ketua KPK.

Hadir dalam kegiatan tersebut yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi, Sekretaris Jenderal/Plt Inspektur Jenderal Kasdi Subagyono, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian/Plt Dirjen Perkebunan Ali Jamil, Kepala Badan Karantina Pertanian Bambang, Kepala BPPSDMP Dedi  Nursyamsi, Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto, Plt Kepala Badan Ketahanan Pangan/SAM Bidang Infrastruktur Sarwo Edhy, Kepala Balitbangtan Fadjry Djufry, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah, dan Dirjen Tanaman Pangan Suwandi. (***)

 

Halaman:
1
2

Editor: Doni Ardon

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X