• Senin, 26 September 2022

Yessy: Dana PSR Perlu Ditingkatkan Minimal Rp.50-60 JT/Ha Untuk Kesejahteraan Petani Sawit Rakyat

- Selasa, 12 April 2022 | 20:28 WIB

MITRANEWS.NET - Panja Komisi IV DPR RI kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat, Panja mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Sawit Rakyat dengan Dirjen Perkebunan, Kementan RI dan Dirut BPDPKS terkait permasalahan mengenai pengelolaan sawit rakyat untuk mendapat masukan terhadap program pengembangan sawit rakyat di Ruang kerja komisi IV Komplek Senayan Jakarta pada Selasa, (12/04/2022).

Dalam kesempatan itu BPDPKS menyampaikan sepanjang awal berdirinya tahun 2015 – 2021 BPDPKS sudah menghimpun dana sebesar Rp 137,283 Triliun yang kemudian di salurkan melalui program sebagai berikut.

Sebanyak Rp 110,05 Triliun (80,16 persen), untuk subsidi biodiesel tahun 2015-2021, sebesar Rp 6,59 triliun (4,8 persen), untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tahun 2015-2021, sebesar Rp 389,3 miliar untuk program penelitian dan pengembangan tahun 2015-2021, sebesar Rp 199,01 miliar untuk program pengembangan SDM tahun 2015-2021, sebesar Rp 21,1 Miliar untuk program Sarana dan Prasarana 2021 dan sebesar Rp 318,5 miliar untuk program promosi serta advokasi dan kemitraan sawit.

Perkebunan kelapa sawit rakyat dengan luas lahan 6.8 juta hektar atau sekitar 41 persen dari luas total perekebunan kelapa sawit nasional yang berjumlah 16,3 juta hektar; memiliki peranan yang strategis dalam keberlanjutan industri kelapa sawit nasional.

Sebagai salah satu Anggota Panja Pengelolaan dan Pengembangan Sawit Rakyat, Yessy Melania, S.E Legislator Dapil KalBar II Fraksi Partai NasDem menyampaikan beberapa catatan terkait persoalan yang dialami petani sawit rakyat.

Srikandi partai NasDem itu menyampaikan bahwa dirinya sering menerima aspirasi saat turun ke daerah pemilihan dari pekebun atau petani sawit rakyat.

Point pertama Yessy menyampaikan terkait keterwakilan dalam komite pengarah.

"Keterlibatan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat penting dan harus ada. Karena selama ini permasalahan terkait legalitas lahan, tumpang tindih lahan dan masuknya lahan sawit dalam kawasan hutan perlu diberikan solusi dan penyelesaian. Saya kira kehadiran Menteri KLHK dalam Dewan Pengarah atau Komite Pengarah menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan lahan." Ungkap wanita berdarah Dayak itu.

Pada point kedua, Yessy menyampaikan, terkait Penguatan Dana Peremajaan Sawit Rakyat banyak diteriakan dan dibutuhkan dilapangan. Sebab dana sekarang 30jt/ha sangat jauh dari harapan dan belum cukup memenuhi kebutuhan petani sawit. Dirinya juga menyampaikan layaknya besaran Dana PSR minimal 50-60 jt/ha bagi keberlanjutan dan kesejahteraan petani sawit bahkan keberhasilan peremajaan sawit rakyat dilapangan.

Halaman:

Editor: Didik Purnomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ada Aksi Cukong di Belakang Para Calon Pemimpin

Minggu, 25 September 2022 | 02:38 WIB

Wali Kota Nasrudin Azis Respon Positif 'Selasa Nyerbon'

Jumat, 23 September 2022 | 22:46 WIB
X