Junimart Girsang: Kehadiran Penjabat Bupati dan Wali Kota Tidak Diatur Kepentingan Politik Dalam Pemerintahan

MITRANEWS.NET - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta partai politik mengurungkan niat untuk mengusung kadernya menjadi calon Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati hingga Penjabat Wali Kota.

"Ketika ada parpol berniat mengajukan calon untuk Penjabat (Pj) Gubernur, Bupati atau Wali Kota, sebaiknya niat tersebut diurungkan saja karena bertentangan dengan undang-undang," kata Junimart sebagaimana dikutip Mitranews.net dari website dpr.go.id.

Baca Juga: Curi Uang dan Perhiasan Id Ditangkap Polisi

Politisi PDI-Perjuangan itu berharap di tangan para Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota, maka seluruh program strategis pemerintahan dapat berlangsung dengan baik karena tidak adanya kepentingan politik di dalam pemerintahan.

“Program-program strategis di pemerintahan tingkat provinsi, kabupaten dan kota diharapkan dapat berjalan sebagaimana fungsi dan tugas para Kepala Daerah tersebut, karena kehadiran mereka yang notabene Aparatur Sipil Negara tidak diatur oleh kepentingan politik dan tidak boleh memihak ke parpol".

“Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, Penjabat Gubernur akan diajukan Kemendagri lalu dipilih langsung oleh Presiden. Sementara untuk Prnjabat Bupati dan Wali Kota diajukan oleh Gubernur dan dipilih oleh Kemendagri," jelas Junimart.

Baca Juga: Pencuri Besi Alat Bandsaw Diringkus Satreskrim Polres Melawi

Diketahui Sebanyak 101 kepala daerah akan berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan 170 kepala daerah lagi berakhir masa jabatan 2023.