• Sabtu, 26 November 2022

Berantas Mafia Tanah, Penyidik Kejati Maluku Utara Jebloskan Pegawai BPN Kades hingga Pemohon di Rutan Ternate

- Selasa, 30 Agustus 2022 | 18:27 WIB
Tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi  Maluku Utara menahan 3 tersangka kasus dugaan mafia tanah yang terjadi di Desa Nuslika, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah  (Mitranews.net)
Tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menahan 3 tersangka kasus dugaan mafia tanah yang terjadi di Desa Nuslika, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah (Mitranews.net)

MITRANEWS.NET -TERNATE - Tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi ( Kejati ) Maluku Utara akhirnya melakukan penahanan terhadap 3 tersangka dalam kasus dugaan mafia tanah yang terjadi di Desa Nuslika, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Senin ( 29/8/2022 ).

Penahanan dilakukan setelah sebelumnya tim penyidik Pidsus Kejati Maluku Utara terlebih dahulu menetapkan 3 tersangka pada 24 Aguatus lalu.

Asisten Pidana Khusus Kejati Maluku Utara Irwan Datuiding mengatakan ketiga tersangka yang dilakukan penahanan, masing-masing adalah oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Halteng berinisial WLT dan Kepala Desa Nusliko inisial YI serta pemohon sertifikat inisial UB.

Baca Juga: Faizal Hafan Farid Minta Pemprov Jawa Barat Pro Aktif Terkait CPDOB

Aspidsus melalui Kasi Penkum Kejati Malut Richard Sinaga, dalam keterangannya mengungkapkan ketiga tersangka mafia tahan saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas II Ternate. Penahanan ketiganya kata Richard, berlangsung selama 20 hari kedepan terhitung mulai hari ini.
Hal itu, secara subjektif yakni melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulahi perbuatan.

“Atas dasar itu tim berpendapat agar di proses dan melakukan penahanan," ungkapnya.
Dikatakan, bahwa sebelum dilakukan penahanan terhadap ketiga tersangka, penyidik Pidsus lebih dulu melakukan pemeriksaan dengan status sebagai tersangka.

Dalam perkara memberi, diduga menerima hadiah atau janji atau menjanjikan kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara untuk berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya (gratifikasi) pada Kantor BPN Halmahera Tengah tahun 2018.

Baca Juga: Kapolda Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Perumahan Personel di Mako Satbrimob Polda Kalbar

Richard menyatakan, ketiga tersangka dalam kasus ini diduga melanggar Pasal 5 atau Pasal 9 atau Pasal 11 UU Nomor 32 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
"Ke tiga orang tersangka ini dikenakan pasal berbeda-beda, ada yang melanggar pasal 5 ada pasal 9 atau 12, itu berfariasi perbuatan para tersangka,” tandasnya. ( Muzer )

Halaman:

Editor: Muzer

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Faizal Hafan Farid: PKS Sudah Membuka Posko di Cianjur

Sabtu, 26 November 2022 | 07:51 WIB
X