Kuasa Hukum Warga Pendowo Limo Tuding Pihak PTPN IV Rampas Hak Warga

MITRANEWS.NET - Proses eksekusi lahan dan tempat tinggal Warga Dusun IV, Nagori Bah Kisat, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara oleh pihak P.T.Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Persero Unit Usaha Balimbingan yang di mulai 19 Desember 2022 dinilai cacat hukum dan di tuding telah merampas hak warga. 

Hal tersebut di ungkapkan Ketua Lembaga pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik (LP4) Indonesia, Roni Prima Panggabean SH, C.L.A sekaligus sebagai Kuasa  Hukum warga Pendowo Limo. Sabtu 21 Januari 2023.

Dikatakan, bahwa pada tanggal 18  Januari 2023 pihaknya telah bersurat resmi kepada Menkopolhukam, Kementerian, Mahkama Agung dan Komisi Yudisial bawasannya eksekusi tersebut murni perampasan hak masyarakat.

Baca Juga: Kemenparekraf & Stakeholder Pariwisata Bali Sambut Kedatangan Wisman Tiongkok Pasca Pembatasan Perjalanan

"Sejak tahun 1942 warga Pendowo Limo sudah tingga di tempat ini. Putusan pengadilan adalah tidak dapat di eksekusi, namun PTPN IV tetap memaksakan kehendaknya untuk mengekselusi tanpa ada putusan  yang berkekuatan hukum tetap. Karena putusan di kasasi adalah tidak dapat di eksekusi. Seluruh lahan dan tempat tinggal masyarakat sudah disapu bersih" Kata Roni yang  didampingi Kordinator LP4 Medan, Jhon Sipayung, SH dan Ferry Sinaga, SH saat meninjau langsung lokasi lahan  dan tempat tinggal yang sudah di eksekusi

Melalui upaya hukum tersebut, Roni berharap agar Presiden Joko Widodo, Menteri Polhukam, Kapolda Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Simalungun untuk memperhatikan hak-hak warga yang telah dirampas.

Karena menurutnya, sejak tahun 1942 warga sudah tinggal, bekerja dan mencari nafkah di lahan tersebut. Bahkan kata Roni, menurut pengakuan dari warga,  tiap hari warga mendapat intimidasi berupa hadirnya bulduser dan traktor.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Resmi Jadi Capres Dari Partai Golkar