Destruktif Fishing Kembali Santer Wabup Selayar Tagih Janji Anggota DPR RI

- Selasa, 24 Januari 2023 | 07:58 WIB
Wakil Bupati, H. Saiful Arif, SH. Menanggapi kabar kembali santernya issu kegiatan destruktif fishing. (Mitranews.net)
Wakil Bupati, H. Saiful Arif, SH. Menanggapi kabar kembali santernya issu kegiatan destruktif fishing. (Mitranews.net)

MITRANEWS.NET (Selayar) , Rumor kembali santernya kegiatan destruktif fishing di perairan laut Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, membuat geram Wakil Bupati, H. Saiful Arif, SH. Menanggapi kabar kembali santernya isu kegiatan perikanan destruktif, Saiful menegaskan, persoalan ini, perlu dicermati untuk menentukan titik titik koordinat lokasi terjadinya praktik perikanan destruktif.

Jika kejadiannya berlangsung di dalam wilayah Taman Laut Nasional Takabonerate, maka secara otomatis menjadi tanggung jawab Balai Taman Nasional Taka Bonerate, sebagai Perpanjangan Tangan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di Selayar, untuk mengatasi hal tersebut, saat wawancara ekslusif dengan pegawai di rumah jabatan Wakil Bupati , Jln. Jend. Sudirman, Benteng. Minggu, (22/1) malam.

Balai Taman Nasional Takabonerate dengan jajajaran personel yang di-sk-kan, digaji, diberi anggaran, serta bekal peralatan oleh negara untuk mengamankan wilayah Taman Nasional Takabonerate.

“Namun, bila berada di luar kawasan Taman Nasional Takabonerate, maka permasalahannya kembali pada tataran kewenangan pemerintah kabupaten untuk menentukan siapa dan instansi mana yang akan mengantisipasi hal tersebut”, ujar Saiful Arif.

Mantan Ketua MCS (pemantauan, pengendalian, dan pengawasan) di era Coremap itu kembali mengingat era kejayaan coremap yang pada masa itu mendapat dukungan optimalisasi baik dari segi ketersediaan personel, logistik, armada kapal patroli, peralatan, bersama empat unit spead boad dan delapan unit Pengawas Karang dengan armada "Jolloro" untuk melakukan pendataan, observasi dan penindakan.

Giat patroli terpadu digelar MCS bersama unsur Aparat Kepolisian dari Polres, Pers, Balai Taman Nasional, dan unsur Balai Taman Nasional Takabonerate dan jajaran Kodim 1415/Selayar.

"Namun sayang sekali, karena program MCS Coremap sudah terhenti, bersamaan dengan distopnya anggaran operasional serta melemahnya armada pendukung", ucapnya.

Program MCS Coremap terhenti, bersamaan dengan lahirnya serta terbentuknya Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai perpanjangan tangan penguasaan Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, kenangnya.

Masalah yang terjadi kemudian di lingkaran pemerintah kabupaten, karena kabarnya kewenangan yang dicabut pemerintah provinsi dan menyebabkan hilangnya kewenangan penganggaran serta pengawasan pengamanan laut yang sebelumnya dianggarkan di masing-masing desa pesisir.

Halaman:

Editor: Ida Mulyani

Sumber: Mitranews.net

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X