BPK Telah Menyelesaikan Pemeriksaan Nasional Tematik PN7 Tahun 2022

MITRANEWS.NET - JAKARTA - Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Nyoman Adhi Suryadnyana memberikan pengarahan dalam closing meeting Pemeriksaan nasional Tematik Prioritas nasional (PN7) tahun 2022, di auditorium kantor pusat BPK, Selasa (24/1/23).

Dalam pengarahannya Anggota I BPK menegaskan bahwa pemeriksaan tematik nasional PN7 merupakan salah satu pemeriksaan strategis yang difokuskan pada isu yang berpengaruh besar pada pencapaian tujuan pembangunan maupun berdampak besar untuk kepentingan masyarakat, yaitu memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

"Pemeriksaan ini bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level insight dan foresight, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi focal point dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 dan implementasi sustainable deveopment goals (SDGs) sebagai agenda internasional," jelas Anggota I BPK.

Baca Juga: Jaksa Tuntut Dianus Pionam 15 Tahun Penjara Dalam Perkara TPPU

Anggota I BPK menambahkan bahwa dari pemeriksaan ini diharapkan ada hasil pemeriksaan strategis berupa pemberian bahan pendapat sebagai masukan kepada Pemerintah untuk dapat lebih mewujudkan tata kelola keuangan Negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan Negara.

"Namun, pemberian bahan pendapat kepada Pemerintah dan pencapaiannya tidak dapat dilaksanakan dalam 1 atau 2 tahun, mungkin juga melewati periode RPJMN tahun 2024. Saya yakin dengan koordinasi yang baik dan terus menerus antar satker di BPK dan integrasi dengan pihak eksternal, bahan pendapat BPK kepada Pemerintah dalam memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dapat tercapai," ujarnya.

Salah satu langkah strategis yang telah diinisiasi oleh BPK dalam pemeriksaan tematik nasional ini, antara lain dengan terbentuknya forum kerjasama terkait pertukaran dan pemanfaatan data antara Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM serta pengembangan portal Peduli WNI oleh Kementerian Luar Negeri.

Baca Juga: Korupsi di Kementerian PUPR, Seorang DPO Kejati Jabar Berhasil Ditangkap Tim Tabur Kejaksaan Agung

Hadir dalam kegiatan ini Auditor Utama Keuangan Negara I, Akhsanul Khaq, Auditor Utama Investigasi, Hery Subowo, Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan, Bernardus Dwita Pradana, para staf ahli, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara I, para Kepala Perwakilan serta tim Pokja pemeriksaan tematik PN7.(ARDI)