• Sabtu, 25 September 2021

Bagaimana Cara Dapat Izin Bisnis Pertambangan Batuan?

- Senin, 6 September 2021 | 14:42 WIB
 (Nurhasanah)
(Nurhasanah)

Aktivitas pertambangan Di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 jo. 3 Tahun 2020 jo. 11 Tahun 2020. Bahkan perincian pelaksanaan dari undang-undang tersebut diturunkan dalam bentuk PP atau peraturan pemerintah. Tepatnya di PP no 23 tahun 2010 jo 24 Tahun 2012 jo 1 Tahun 2014 jo 1 Tahun 2017 mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

5 GOLONGAN KOMODITAS PERTAMBANGAN DALAM PP NO 23 TAHUN 2010

Beberapa peraturan pemerintah no 23 tahun 2010 paling tidak mengelompokkan komoditas pertambangan menjadi 5 sebagai berikut:

-Mineral Radioaktif
Tambang mineral radioaktif terdiri dari radium, thorium dan uranium.
-Mineral Logam
Untuk pertambangan mineral logam terdiri ata pertambangan emas dan tembaga.
-Mineral Bukan Logam
Contoh dari materi mineral bukan logam adalah intan dan bentonit
-Batuan
diantaranya ada andesit, tanah liat, pasir urug, kerikil sungai dan lain sebagainya.
-Batubara
Untuk batubara terdiri dari batuan Aspar, gambut dan batuan aspal.
Inilah aktivitas pertambangan yang lebih dikenal dengan pertambangan komoditas mineral logam. Diantara mineral logam di atas, emas menjadi salah satu yang populer. Penting bagi perusahaan tambang untuk mendapatkan Izin Bisnis Pertambangan memulai aktivitas bisnisnya.

Baca Juga: Inilah Beberapa Tips Pemanfaatan Lahan Gambut Sesuai Peraturan

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN BISNIS PERTAMBANGAN BERDASARKAN PP NO 23 TAHUN 2010

IBP atau pemberian izin bisnis pertambangan berdasarkan pada PP no 23 Tahun 2010, diperoleh dengan cara permohonan wilayah.

Izin Bisnis Pertambangan Emas diberikan oleh Menteri ESDM, Gubernur atau Bupati. Berikut ini tentunya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Permohonan yang diajukan. Izin bisnis ini sendiri diperoleh melalui 2 tahap yaitu:

1. Pemberian WIBP Batuan
Badan bisnis atau perseorangan harus mengajukan permohonan pada wilayah untuk mendapatkan WIBP. Permohonan diajukan kepada Menteri, Gubernur atau Walikota sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Sebelum WIUP diberikan, Menteri diharuskan memperoleh rekomendasi dari gubernur.

Halaman:

Editor: Nurhasanah

Tags

Terkini

Belajar Skateboard Untuk Pemula, Inilah 6 Tipsnya

Selasa, 21 September 2021 | 13:50 WIB

10 Jenis Permainan Lego Untuk Anak

Senin, 20 September 2021 | 21:18 WIB

Pentingkah Mengganti Hp Baru Setiap Tahun?

Senin, 20 September 2021 | 16:42 WIB
X